Dialog Damai Pemerintah dan OPM Belum Terealisasi, Ini Saran dari Aktivis HAM

Independencechamber.org – Aktivis HAM Surya Anta Ginting mengatakan rencana pemerintah melalui Komnas HAM untuk melakukan pendekatan dialog damai dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM untuk menyelesaikan konflik di Papua harus dilihat sebagai ruang untuk mengangkat berbagai persoalan.

“Saya melihatnya ketika ada peluang dimana Komnas mau berdialog, sebenarnya harus dilihat sebagai peluang, ruang untuk mengangkat berbagai persoalan atau menunjukkan berbagai bukti-bukti,” ujar Surya saat dihubungi Independencechamber.org, Jumat (25/3/2022)

Namun kata Surya, dalam pendekatan dialognya, Komnas HAM harus memperjelas tujuan dialog, target, pihak yang dilibatkan hingga konsep dialog dengan OPM.

“Juga harus jelas Komnas HAM mau bicara ya dengan siapa kemudian target dan juga tujuannya seperti apa, kemudian pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan sebagai mediator, ataupun juga konsep dialog bersamanya bagaimana, itu yang juga diperjelas,” tutur Surya.

Baca Juga:
Haris Azhar dan Fatia Tersangka Kasus Luhut, Aktivis HAM: Pemerintah Mau Beri Pesan Jangan Main-main Angkat Isu Papua

Surya menuturkan hal tersebut, agar penjelasan hingga konsep dialog dapat diterima oleh pihak OPM.

“Supaya yang satu pihak OPM nya call nya (tuntutan) tidak terlalu tinggi dan bisa menerima peluang tawaran dialog, dengan Komnas HAM tapi juga mereka tidak ditersangkai bahwa dialog sekedar lip service saja,” ungkapnya.

Karena itu Komnas HAM kata Surya, harus berkomitmen untuk mengungkap kasus kasus pelanggaran ham masa lalu.

“Komitmen bahwa semua pelanggaran pelanggaran HAM berat Masa lalu, itu diangkat baik kasusnya ke publik, pelakunya atau aktor-aktor nya begitu,” papar Surya.

Pasalnya kata Surya, mayoritas kelompok di Papua menganggap Komnas HAM tak punya “gigi” dalam berhadapan dengan pemerintah.

Baca Juga:
OPM Tolak Dialog Damai Dengan Pemerintah, Pengamat Singgung Keterlibatan PBB

“Karena sekarang ini kan mayoritas kelompok di Papua menganggap bahwa Komnas HAM nggak punya gigi gitu. Jadi ketika Komnas HAM dalam hal ini Komnas HAM nggak punya gigi dalam berhadapan dengan pemerintah,” tuturnya