Pesawat China Eastern Kecelakaan, Indonesia Tetap Operasikan Boeing 737-800

Independencechamber.org – Indonesia tetap operasikan Boeing 737-800 meski ada insiden kecelakaan Pesawat China Eastern yang menggunakan jenis pesawat yang sama. Namun Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi mengenai keselamatan penerbangan.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto.

Kemenhub menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah kecelakaan China Eastern Airline yang jatuh di pegunungan wilayah Guangxi, China Selatan, yang membawa 123 penumpang dan sembilan awak pesawat, berdasarkan informasi dari Civil Aviation Administration of China (CAAC), pada Senin (21/3).

“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada korban kecelakaan pesawat China Eastern Boeing 737-800 di wilayah Guangxi. Semoga proses penyelidikan penyebab kecelakaan dapat segera diketahui,” kata Novie Riyanto dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:
Dipimpin Wakil PM China, Tim SAR Belum Temukan Jasad Korban Jatuhnya Pesawat China Eastern Airlines

Ditjen Perhubungan Udara sebagai regulator penerbangan sipil nasional, terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengawasan.

Agar keselamatan dan keamanan penerbangan dapat terus dijaga.

“Pesawat jenis Boeing 737-800 tetap beroperasi seperti biasa di Indonesia, dan proses pengecekan tetap berlangsung sebagai bagian dari audit berkala, yang dilakukan oleh para inspektur dari Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara,” ujarnya.

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus berkomunikasi intens dengan maskapai penerbangan khususnya domestik.

Serta melakukan peningkatan pengawasan keselamatan operasi pesawat udara secara ketat, untuk memastikan kepatuhan operator terhadap regulasi keselamatan penerbangan.

Baca Juga:
Media China: Penumpang Pesawat Boeing 737-800 yang Jatuh Provinsi Guanxi Diduga Tak Selamat, Menukik 90 Derajat

“Saat ini Kemenhub masih memonitor perkembangan situasi, hingga adanya informasi yang cukup dan jelas untuk mengambil kebijakan, khususnya penyelenggaraan transportasi udara,” pungkasnya. (Antara)