Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua DPD LaNyalla Mattalitti Sentil Petinggi Parpol; ‘Jangan Buat Gaduh’

Independencechamber.org – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbau agar partai politik (parpol) tidak membuat gaduh dengan membahas atau mengusulkan penundaan Pemilu 2024. 

LaNyalla mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, hal itu juga sudah ditandai dengan adanya pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. 

“Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan,” kata LaNyalla kepada wartawan, Selasa (8/3/2022). 

Untuk itu, LaNyalla mengimbau kepada partai-partai politik yang membahas hal tersebut untuk bisa menahan diri. 

Baca Juga:
Rizal Ramli Beri Kritik Pedas soal Wacana Penundaan Pemilu, Ruhut Sitompul: Isi Otaknya Penuh Dendam Kesumat

“Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri,” katanya. 

LaNyalla menilai, sampai saat ini Presiden Jokowi tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024. 

“Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama,” ungkapnya. 

Untuk diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. 

Mahfud menegaskan di tubuh pemerintah, tak pernah membahas soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. 

Baca Juga:
Loyalis Jokowi Sebut Usulan Elite Parpol soal Penundaan Pemilu Berbahaya: Cenderung Menjerumuskan

“Tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).