Mudik Kembali Diizinkan Setelah Dua Tahun Pandemi, 180 ribu Orang Diprediksi Jadi Warga Baru Jakarta Tahun Ini

Independencechamber.org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi akan ada 180 ribu orang menjadi warga baru ibu kota di tahun 2022. Salah satu faktor meroketnya penambahan penduduk karena mudik yang kembali diizinkan pemerintah.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin. Menurut Budi, sudah menjadi hal biasa setelah masa mudik selesai, banyak orang dari kampung yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib.

Prediksi akan adanya 180 ribu warga Jakarta yang baru ini merupakan lonjakan dibandingkan dua tahun lalu. Pada tahun 2020 dan 2021, mudik memang dilarang oleh pemerintah karena angka penularan Covid-19 yang meroket.

Pada tahun 2018, jumlah orang yang mengajukan layanan kependudukan berjumlah 151.017. Lalu di tahun 2019 adalah 169.778.

Baca Juga:
Tak Ada Operasi Yustisi saat Arus Balik Lebaran, Pemprov DKI: Jakarta Milik Semua

Sementara ketika mudik dilarang, jumlahnya menyusut di tahun 2020 sampai 113.814 orang. Lalu di tahun selanjutnya mengalami peningkatan meski masih dibawah dua tahun sebelumnya dengan angka 138.740.

“Perkiraan kami tahun ini akan sama dengan tahun 2019 sekitar 150 ribu-180 ribu per tahun dan jumlah bulan terbanyak adalah bulan saat arus balik mudik lebaran,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (4/5/2022).

Ia memprediksi untuk tahun ini saja, penambahan permintaan layanan kependudukan mencapai 50 ribu orang, khusus di masa mudik.

“Biasanya pada bulan yang terjadi arus balik mudik, kami perkirakan bulan mei ini terjadi lonjakan menjadi 20.000 sampai dengan 50.000 pendatang baru di Jakarta,” jelasnya.

Budi menyatakan, pihaknya tidak melarang masyarakat dari luar kota yang ingin menjadi warga Jakarta. Ia menyatakan Jakarta adalah kota untuk semua orang dan bahkan mempermudah pencatatan kependudukan.

Baca Juga:
Mudik Lebaran 2022, Jakarta Diprediksi Bakal Kedatangan 50 Ribu Warga Baru

“Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara indonesia, siapa aja bisa bekerja di Jakarta,” katanya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS