Kepercayaan Pada Sistem Demokrasi Disebut Meningkat Tapi Kepuasan Menurun, Ini Kata Perludem

Independencechamber.org – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi terus meningkat. Padahal tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi kian menurun.

Hal tersebut didasari oleh survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) beberapa waktu lalu. Jika dibandingkan Maret 2021 hingga Maret 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja demokrasi terus mengalami penurunan hingga titik terendah.

“Kepercayaan terhadap sistem demokrasinya meningkat bahkan mencapai angka tertinggi, sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja yang menurun. Tapi kepercayaan terhadap sistem yang meningkat,” kata Titi dalam diskusi bertajuk Wacana Penundaan Pemilu 2024: Tanda Menguatnya Inkonstitusional Demokrasi dan Politik Identitas, Sabtu (23/4/2022).

Menurutnya kebanykan masyarkat tidak percaya dengan pejabat yang mengklaim menjalankan demokrasi. Meski demikian, mereka percaya dengan sistem yang ada.

Baca Juga:
Soroti Alasan Tunda Pemilu 2024, Pengamat Politik Sebut Cak Imin Haus Kekuasaan

Hal tersebut kemudian didukung dengan tingginya ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Padahal menyampaikan pendapat itu menjadi salah satu dari ukuran kinerja demokrasi.

“Makanya kemudian kepuasan terhadap kinerja yang menurun tapi masyarakat yang percaya sistem demokrasi itu,” ujarnya.

Masih tingginya masyarakat yang percaya dengan sistem demokrasi dianggap Titi menjadi pilihan tepat untuk Indonesia. Pasalnya, dengan tingginya angka kepercayaan itu membuat Indonesia menjadi negara di mana angka partisipasi dalam pemilihan umum itu paling tinggi di Asia Tenggara.

Namun yang menjadi permasalahannya ketika angka kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi sudah tinggi, namun di samping itu masih ada upaya dari para pejabat yang ingin mengubah konstitusi. Padahal warga negara sudah disuruh patuh terhadap konstitusi.

“Jadi undang-undang kita yang usianya kita itu berdaulat itu lima tahun sekali reguler secara periodik secara berkala tetapi yang kala itu ternyata pun ingin diganggu.”

Baca Juga:
Blak-blakan! Masinton PDIP Sebut Penundaan Pemilu 2024 Ada Karena Oligarki Kapital Sedang Nyaman

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS