Kronologis Dua Anggota OPM Serahkan Diri di Kaimana Papua

Independencechamber.org – Sebanyak dua anggota OPM serahkan diri di Kaimana Papua. Mereka adalahTentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB – OPM).

Mereka menyerahkan diri kepada aparat TNI AD di Markas Koramil 1804-07/Kambrauw, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Sabtu kemarin.

Pada kesempatan tersebut kedua anggota TPNPB-OPM membuat surat pernyataan untuk kembali setia kepada NKRI dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. 

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VXIII/Kasuari Kolonel Arm. Hendra Pesireron mengatakan dua anggota TPNPB- OPM tersebut adalah Natalis Watora (25) dan Engel Feneteruma (31). 

Baca Juga:
Kabur Dari Kelompoknya, Dua Anggota OPM Menyerahkan Diri Dan Menyatakan Tunduk Kepada NKRI

“Keduanya menyerahkan diri secara sukarela di Markas Koramil 1804-07/Kambrauw, Kampung Sunua, Distrik Kambrauw, Kabupaten Kaimana,” ujar Kapendam. 

Kapendam mengatakan bahwa proses penyerahan diri tersebut bersamaan dengan penyerahan barang, seperti 2 mata panah, 2 peluru senapan angin kaliber 3mm, dan barang bukti lainnya. 

Ia menjelaskan bahwa penyerahan diri tersebut berawal dari kedua pelaku melarikan diri dari kelompok Jonair Waga bersama simpatisannya yang akan melakukan aksi di pertigaan masuk TPU kurang lebih 200 meter sebelah barat Yonif 764/IB. 

“Mereka melarikan diri dari kelompok dikarenakan takut dalam pelaksanaan aksi dan merasa telantar sehingga keduanya berniat kembali dengan berjalan kaki mengikuti pinggiran hutan sepanjang jalan menuju Kampung Tanggaromi,” ujar Kapendam. 

Sementara itu, Natalis mengajak warga Kampung Rauna lain agar tidak terpengaruh dengan ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya warga luar Kaimana untuk berbuat anarkis dan kriminal. 

Baca Juga:
TPNPB-OPM Bantah Terlibat Penembakan Sertu Eka Andriyanto dan Istrinya di Elelim

“Saya berjanji tidak akan mengulangi apa yang telah kami perbuat dan selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah Republik Indonesia,” ujarnya. (Antara)