Sekretaris DPRD DKI Tegaskan Pengadaan Baju Dinas Sesuai PP 18 Tahun 2017; Masing-masing Dapat Lima Setel

Independencechamber.org – Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memastikan pengadaan baju dinas dengan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar telah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Firmansyah mengatakan, Pasal 12 PP tersebut menjelaskan, pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD setiap tahunnya mendapat lima setel.

Rinciannya, terdiri dari dua pakaian sipil harian, satu pakaian sipil resmi, satu pakaian dinas harian lengan panjang, dan satu pakaian yang bercirikan khas daerah.

“Saya tegaskan bahwa Rp 1,7 miliar ini untuk 106 pimpinan dan anggota, serta masing-masingnya mendapat lima setel,” ujar Firmansyah di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga:
Soal Anggaran Pakaian Dinas Rp1,7 Miliar, Legislator: Kami Gak Tahu untuk Apa Aja

Firmansyah juga memastikan tidak ada kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya dan sudah terencana dan terinput di e-budgeting.

“Bicara masalah angka anggaran itu sudah ada di budgeting. Kami tuangkan karena sudah masuk perencanaan,” ucapnya.

Firmansyah merinci harga masing-masing baju dinas tersebut, diantaranya yakni Rp 4,9 juta untuk dua pakaian sipil harian, Rp 2,7 juta untuk satu pakaian dinas harian lengan panjang, Rp 3,6 juta untuk satu pakaian sipil resmi, dan Rp 3,6 juta untuk pakaian khas daerah

“Itu sudah termasuk ongkos jahit. Sedangkan bahan baju dinasnya menggunakan wol,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 1.746.645.560 atau atau Rp 1,7 Miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta. 

Baca Juga:
Soal Anggaran Pakaian Dinas Rp 1,7 Miliar, Anggota DPRD DKI: Kami Gak Ngerti, Tiba-tiba Didatangi Tukang Ukur Baju

Hal tersebut terlihat dalam penganggaran alokasi pengadaan paket untuk Baju Dinas dan Atribut DPRD yang diunggah melalui situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) yaitu sirup.lkpp.go.id dan dokumen APBD DKI Jakarta 2022.