Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, DPD PDIP Jabar Klaim Hanya Partainya yang Siap Hadapi Pilpres 2024

Independencechamber.org – PDI Perjuangan tampak masih kukuh dengan keputusannya yakni menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Seraya dengan itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan kalau pihaknya akan mengikuti keputusan pelaksanaan Pemilu yang bakal digelar pada 2024.

Ono mengatakan bahwa Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu sudah menetapkan kalau tahapan pemilu, pilpres dan pileg dimulai pada 1 Agustus 2022. Keputusan itu dinyatakan sudah final.

“Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa hanya PDI Perjuangan yang siap menghadapi Pilpres 14 Februari 2024,” kata Ono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3/2022).

Ono juga menginstruksikan kepada BP Pemilu Jabar dan BP Pemilu Cabang se-Jabar segera mempersiapkan tahapan Pelaksanaan Pelatihan Penggalangan dan Penguasaan Teritorial atau PPPT.

Baca Juga:
Disoraki Kader Demokrat Untuk Duet Bareng Anies di Pilpres 2024, Begini Respon AHY

“Setelah melalui tahapan sebelumnya assesmen pengampu, validasi organisasi, kemudian Training Of Trainer Pengampu (TOT), dan Pelatihan Kader Pratama (PKP) sesuai dengan Renstra Pemenangan Pemilu 2024 yang sudah disepakati,” terangnya.

Soal siapa kandidat capres dan cawapres yang bakal diusung, sambung Ono, hal tersebut sesuai dengan keputusan kongres di Bali diserahkan kepada Ketua Umum yang memiliki hak prerogratif menunjuk Capres Cawapres 2024.

“Itu hak prerogatif Ibu Mega sesuai Kongres di Bali,” sebutnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan peringatan kepada pihak-pihak tertentu yang ingin memuluskan penundaan Pemilu 2024. Seperti diketahui, PDIP tegas menolak soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasto mengatakan, penolakan tegas dari Presiden Joko Widodo seharusnya dinilai cukup menghentikan penundaan Pemilu 2024. Bahkan, PDIP juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca Juga:
Pengamat Sentil Luhut soal Klaim Big Data: Buat Apa Ngurusin Penundaan Pemilu?

“Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,” warning Hasto, Kamis (10/3).