Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perbankan telah menyalurkan kredit Rp458,22 triliun dari penempatan dana pemerintah per 17 Desember 2021. Kredit itu diberikan kepada 5,49 juta debitur.
“Penempatan dana ini memberikan multiplier effect ke penyaluran kredit,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Rabu (2/2).
Ia menjelaskan penempatan dana dilakukan demi menjaga industri perbankan. Hal ini juga untuk mendorong intermediasi perbankan.
“Semakin normal tingkat intermediasi sektor keuangan terutama perbankan, maka pemulihan ekonomi juga akan semakin terakselerasi,” ucap Sri Mulyani.
Penempatan dana pemerintah di perbankan merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejak 2020 hingga 2021. Dana ini digunakan untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit, khususnya ke sektor riil.
Dalam program PEN 2021, dana yang dialokasikan sebesar Rp744,75 triliun. Penempatan dana di perbankan ada di klaster dukungan UMKM dan korporasi.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp171,77 triliun untuk klaster tersebut. Sementara, catatan pemerintah menunjukkan total penempatan dana pemerintah yang telah disalurkan untuk kredit sebanyak Rp380,05 triliun sejak 2020 hingga 18 Juni 2021. Kredit itu diberikan kepada 5,17 juta debitur.
Pemerintah menempatkan dana di beberapa bank BUMN hingga bank pembangunan daerah (BPD).
Hanya saja, dalam pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada tahun lalu, pemerintah tak lagi melakukan penempatan dana di bank BUMN. Namun, pemerintah tetap menempatkan dana di BPD.
Beberapa BPD yang mendapatkan ‘titipan’ dana dari pemerintah, antara lain BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana di BPD DKI Jakarta. Kemudian, BPD Bali dan BPD Yogyakarta.
Dilansir dari laman: cnnindonesia.com
